Fakultas Hukum UBB Gelar FGD Hukum Terkait PERPPU

Fakultas Hukum UBB Gelar FGD Hukum Terkait PERPPU

 

LPM UBB, Balunijuk – Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menyelenggarakan Forum Group Discusion (FGD) Hukum terkait “Menafsirkan Ihwal Kegentingan Memaksa Penertiban PERPPU” bertempat di Ruang Video Conference FH UBB, pada Kamis (24/10/19).

FGD ini diselenggrakan oleh Labolatorium Fakultas Hukum UBB yang di Kepalai oleh Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H sekaligus yang menjadi moderator pada FGD ini.

Acara dibuka langsung oleh Wakil Dekan I Fakultas Hukum UBB oleh Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum. Adapun narasumber pada acara FGD ini adalah Bapak Muhammad Syaiful Anwar, S.H., LL.M dan Bapak Rahmat Robuwan, S.H., M.H selaku Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UBB.

FGD ini juga menghadirkan beberapa panelis dari kalangan mahasiswa Fakultas Hukum sendiri yaitu, Suhargo (Gubernur FH UBB 2019), Erika (Putri FH UBB 2018), Indah (Mahasiswa PK Hukum Tata Negara), Apriliana (Mahasiswa PK Perdata), Salisa (Mahasiswa Semester 3), dan Yuda (Mahasiswa Semester 1). FGD ini membahas tentang pentingkah PERPPU itu sebenarnya untuk dikeluarkan?

Di dalam FGD ini, para narasumber memiliki pendapat yang berbeda. Pak Anwar menyatakan bahwa PERPPU masih sangat penting untuk digunakan. Sedangkan pendapat Pak Rahmat justru sebaliknya. FGD ini merupakan salah satu bentuk pengabdian para dosen Fakultas Hukum UBB.

Diakhir moderetor menyampaikan bahwa “PERPPU itu ibaratkan hujan yang turun dikala kemarau panjang, datang sebagai penyelamat dan menjadi jalan penengah terhadap persoalan.”

(AD/Red LPM UBB)

You must be logged in to post a comment Login