Kebijakan Impor Gagal Mensejahterakan Masyarakat

Kebijakan Impor Gagal Mensejahterakan Masyarakat
Hari Anti Korupsi Sedunia

Oleh: Reska Amalia (Anggota MSC Babel)

 

Baru saja tahun lalu pemerintah membuat kebijakan impor pangan pada waktu yang sangat tidak tepat, faktanya pemerintah mengimpor pangan berupa beras dan juga jagung tepat menjelang musim panen tiba. Adanya impor beras saat panen raya menjadi salah satu bentuk perlakuan yang tidak adil dari pemerintah kepada petani yang sudah membanting tulang dan bekerja keras untuk tersedianya kebutuhan pangan di tingkat nasional. “Impor beras menjelang panen raya akhir Januari hingga Februari 2018 tidak tepat. Itu sama saja membuat petani menjadi miskin dan menangis,” kata Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Riyono di Semarang, Kamis (18/1/2018).

 

Impor seperti sudah menjadi budaya di Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam negeri mampu untuk memproduksi kebutuhan tersebut namun pemerintah lebih tergiur untuk melakukan impor.

 

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo merasa kesal dengan maraknya impor pacul. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal Indonesia yang masih mengimpor pacul.

 

“Misalnya urusan pacul, cangkul, masak kita impor. Apakah tidak bisa didesain industri UMKM kita, buat pacul tahun depan saya beli ini puluhan ribu. Cangkul, pacul dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita sebesar ini industrinya berkembang, bener pacul harus impor?,” tanya Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, awal pekan ini.

 

Tidak hanya pada impor pacul saja, untuk mendukung infrastruktur ternyata Indonesia juga impor semen dan baja secara besar-besaran. Hal ini tentu saja membuat industri dalam negeri melemah dan tidak mampu bersaing, tidak sedikit industry dalam negeri akhirnya gulung tikar.

 

Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Andre Rosiade menyebut pabrik semen Tiongkok di Indonesia terindikasi melakukan aksi banting harga (predatory pricing). Akibatnya, banyak pabrik semen di Tanah Air berpotensi mengalami kebangkrutan. “Seluruh pabrik nasional itu bisa bangkrut kalau praktek predatory pricing dibiarkan tumbuh subur di negara kita. Bayangkan semen Tiongkok itu jual rugi. Akibatnya, pabrik semen kita enggak laku dan kesulitan, lalu mereka (Tiongkok) beli,” ujar Andre

 

Saat ini, menurut dia, praktek curang yang dilakukan pabrik semen China telah membuat Holcim tumbang dan memutuskan keluar dari Indonesia. Holcim akhirnya diambil alih oleh PT Semen Indonesia Tbk. “Semen Indonesia membeli Holcim karena mereka tak ingin jatuh ke tangan Tiongkok. Kalau Hocim dikuasai Tiongkok nantinya akan mengganggu pasar semen nasional,” kata dia. (Baca: Pengembang Properti Keluhkan Pengelolaan Air Bersih di Ibu Kota Baru) Namun, menurut dia, hal serupa tak bisa lagi dilakukan Semen Indonesia jika terdapat pabrik semen lokal lainnya yang kembali bangkrut. Pasalnya, BUMN semen itu memiliki keterbatasan finansial. “Karena itu, presiden Jokowi harus melakukan hal konkret. Pertama, memerintahkan Mendag Enggartiasto Lukita untuk mencabut Permendag Nomor 7 Tahun 2018 soal izin impor klingker dan semen,” tegas dia.

 

Saat ini, menurut Andre, produksi semen di dalam negeri mencapai 110 juta ton, sedangkan konsumsi hanya mencapai 75 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus produksi semen mencapai 35 juta ton sehingga Indonesia sebenarnya tak perlu mengimpor. (Baca: Semen Indonesia Bangun Pabrik Mortar Kapasitas 375 Ribu Ton Per Tahun) Selain itu, menurut dia, Jokowi perlu mengeluarkan moratorium pembangunan pabrik semen. Ia bahkan menilai Indonesia tak perlu membangun pabrik baru hingga 2030. “Kemudian KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) harus segera menyelidiki predatory pricing atau jual rugi ini. Karena ini bukan soal bisnis, ini juga soal kedaulatan negara,” jelas dia. Saat ini, ia bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSPISI) telah melaporkan sejumlah perusahaan Tiongkok, antara lain Conch Cement, Jui Shin terkait indikasi predatory pricing kepada KPPU. Ia pun mengaku tengah menunggu langkah selanjutnya dari wasit persaingan usaha tersebut.

 

Silmy mengatakan konsumsi baja nasional pada tahun 2018 sebesar 15,1 juta ton, angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 11,03% dari tahun sebelumnya. Rinciannya antara lain berasal dari produksi domestik 10 juta ton, impor 7,6 juta ton, dipotong ekspor 2,6 juta ton.

 

“Walaupun konsumsi meningkat, volume impor masih cukup tinggi dengan pangsa pasar mencapai 50,3%,” kata Silmy.

 

Ia mengatakan produksi baja di dalam setelah dikurangi ekspor (net produksi) hanya mendapat pangsa pasar sebesar 49%. Menurutnya pangsa pasar baja impor masih sangat tinggi memang ironis, padahal utilisasi kapasitas industri baja lokal masih relatif rendah di kisaran 35-66%.

 

“Perlindungan terhadap industri baja nasional sebagai mother of industry dari membanjirnya produk baja impor perlu dilakukan baik melalui tariff barrier maupun non tariff barrier,” katanya.

 

Yang dkhawatirkan dalam sitem kapitalis neoliberal hari ini adalah sistem ekonomi yang dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan berbasis laba dan meniscayakakan para kapital (pemilik modal) dapat memainkan harga yang nantinya akan mampu mendapatkan laba berlipat bagi mereka. Inilah salah satu rapor merah para penguasa dalam hal pendistribusian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dimana mereka selalu bergantung kepada para kapital (pemilik modal) dalam segala hal termaksud untuk menekan lonjakan harga di dalam pasar yang berujung impor. Padahal seharusnya mereka harus lebih memaksimalkan distribusi dalam negeri. Mereka harus mencari jalan keluar terbaik demi kesejahteraan rakyatnya dengan melihat data dan fakta, sehingga tidak terjadi berbagai problematika dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

 

Namun inilah fakta dari sistem ekonomi kapitalis, pemilik modal lah yang berkuasa atas pasar dan dapat memainkan harga pasar sesuai dengan kehendaknya. Karena sistem ini berlandaskan atas aspek manfaat saja, sehingga apapun akan dilakukan untuk mendapatkan tujuannya walaupun hal tersebut mengorbankan orang lain, bahkan kesejahteraan rakyat. Sistem ini pun berbasis ribawi yang meniscayakan kehancuran bagi suatu negeri dan biang kerok dari segala problematika umat.

 

Pada dasarnya Islam memandang aktivitas impor dan ekspor sebagai aktivitas perdagangan atau muamalah yang diperbolehkan, namun perlu untuk diketahui bahwa ativitas tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dan dilarang keras apabila aktivitas tersebut berakibat merugikan masyarakat.

 

Jadi jelas sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa seharusnya berpihak kepada masyarakat, sebab penguasa memiliki tanggung jawab besar untuk mengurusi urusan masyarakat, tidak boleh lalai apalagi membuat kebijakan yang zholim atas masyarakat. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT :

 

“ Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zholim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang sangat pedih” (TQS. Asy-Syuuraa: 42)

 

Dalam Hadits pun ditegaskan bahwa pemimpin zholim yang menipu rakyat, diharamkan baginya surga. Yaitu para pemimpin yang membuat kebijakan hanya untuk kepentingannya dan kepentingan segelintir orang saja sedangkan menjadikan masyarakat sebagai korban penindasan atas kebijakan tersebut.

 

“Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memmpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim)

 

Jauh berbeda sekali ketika kebijakan-kebijkan yang diterapkan oleh pemimpin didasarkan oleh pemahaman Islam yang termuat dalah hukum syara’. Tinta emas telah mengukir masa kegemilangan ketika Islam ditetapkan sebagai aturan kehidupan oleh negara, kebijakan yang dihasilkan jelas sekali mensejahterakan masyarakat. Negara menjamin penuh hak-hak dan kebutuhan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, industri, infrastruktur dan lain sebagainya. Para penguasa adalah pelayan bagi masyarakatnya, mereka hanya tunduk pada hukum syara’ sehingga tidak akan ditemui kebijakan yang mencekik masyarakat seperti saat ini.

 

Kesejahteraan yang hakiki akan kita dapatkan hanya dengan menerapkan Islam sebagai aturan kehidupan, sebab Islam adalah agama yang sempurna mengaturi seluruh aspek kehidupan manusia. Maka sudah saatnya kita berpaling dari sistem aturan buatan manusia yang menyengsarakan dan kembali kepada Islam, karena hanya dengan Islam manusia dapat dimuliakan sebagai manusia.

 

Wallahu’alam bishshawab.

 

(Red LPM-UBB)

You must be logged in to post a comment Login