Hari Ini, UBB Jadi Otoriter Terhadap Mahasiswa?

Hari Ini, UBB Jadi Otoriter Terhadap Mahasiswa?

 

LPM UBB, Balunijuk – Ratusan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) mengerumuni halaman Rektorat UBB, mereka menggugat pencabutan peraturan rektor, pada Selasa, (03/12/19).

Ratusan mahasiswa berbondong-bondong ke Gedung Rektorat untuk menuntut penghapusan Peraturan Rektor No. 02 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan, pada Selasa(03/12/19).

Beberapa Minggu sebelumnya, telah keluar peraturan rektor nomor 2 tahun 2019. Peraturan Rektor mengatur segala tindak Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Peraturan ini dibuat oleh Senat tanpa adanya perwakilan dari Mahasiswa.

Dalam Orasinya, Wakil Presiden Mahasiswa UBB, menuturkan bahwa dalam peraturan rektor Jangan dipolitisasi. Jangan sampai organisasi dan politik dicampur aduk.

“Organisasi dan politik jangan dicampur aduk. Kami ini Ormawa, tetapi kenapa peraturan kami diurusi oleh orang yang bukan Ormawa. Kami ingin Ormawa UBB jangan dipolitisasi,” ujarnya.

Peraturan Rektor terlalu konkrit, bahkan sampai mengatur pemilihan pemimpin dan anggota Ormawa. Sehingga tidak ada ruang untuk Mahasiswa (DPM) berkreasi. Artinya ini mengekang kebebasan Mahasiswa.

“Kebebasan kami direnggut oleh Peraturan Rektor. Apakah ini tujuan dari kampus UBB yang katanya kampus peradaban. Peradaban seperti apa yang ingin dibangun? Hari ini kita sering dibenturkan dengan etika. Lalu siapa yang lebih tidak beretika, saat Peraturan Rektor yang dibuat untuk Ormawa tetapi para Ormawa tidak dilibatkan,” tegas Gilang selaku Ketua DPM UBB.

Ketua Senat UBB, mengungkapkan bahwa Peraturan Rektor ini ditujukan untuk akreditasi Mahasiswa dan tidak lepas dari visi misi UBB.

“Kami membuat peraturan berdasarkan visi misi UBB yang muaranya adalah akreditasi UBB. Tidak ada kepentingan pribadi ataupun politis,” jelasnya.

Ibrahim, Dekan Fakultas Fisip (bagian dari Senat UBB) mengklarifikasi tuntutan Mahasiswa dan menjelaskan landasan dari beberapa poin Peraturan Rektor.

“Pertama, rambut gondrong itu tidak diatur dalam peraturan nomor 2 tahun 2019. Kedua, terkait semester dan IPK, semester 3 itu mulai berorganisasi, semester 5 mulai menduduki kursi, semester 7 adalah puncak dalam berorganisasi. Tapi sayangnya di UBB, puncak dan karir organisasi umumnya berada pada semester 9, 11, dan bahkan 13. Di sini kita berbicara terkait regenerasi Ormawa, karena pemimpin yang baik adalah dapat menciptakan penerus yang baik. Kemudian Indeks Prestasi (IPK), memang bukan tolak ukur dalam organisasi, tetapi kami ingin orang yang memimpin juga dapat menjadi suri tauladan, dan kampus pada hakikatnya juga mementingkan intelektual. Karena sampai sekarang belum ada tolak ukur intelektual selain IPK. Ketiga, peraturan itu tidak ada kepentingan politiknya, ini semua demi kepentingan UBB,” jelasnya.

Berikut adalah tiga tuntutan yang dibuat oleh KM UBB:

1. Kami KM UBB menyatakan sikap menolak pemberlakuan Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2019 tentang kemahasiswaan UBB.

2. Kami KM UBB menyatakan sikap untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2019.

3. Pemenuhan dan pengembangan fasilitas kampus yang kurang maksimal.

Saat tuntutan peninjauan kembali diajukan, apresiasi Mahasiswa jelas dan tegas ditolak oleh pihak Senat. Dengan dalih bahwa telah dilakukannya ketok palu Peraturan Rektor maka suka tidak suka setiap Mahasiswa harus melaksanakannya.

“Peraturan ini telah ketok palu. Jikalau kawan-kawan tidak ingin melaksanakan peraturan ini, silahkan. Tetapi tetap ada konsekuensinya,” ujar Ibrahim, Dekan Fakultas Fisip (bagian dari anggota Senat).

(Red LPM UBB)

You must be logged in to post a comment Login