Lagi-lagi Kebebasan Mahasiswa Dikebiri

Lagi-lagi Kebebasan Mahasiswa Dikebiri

Peraturan adalah segala bentuk perintah dan larangan yang ditujukan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Selama peraturan dibuat oleh ide dan gagasan manusia maka tidak ada peraturan yang mutlak. Menimbang dunia dan kebutuhan yang selalu berubah maka peraturan pun harus dirubah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

 

Baru-baru ini, Universitas Bangka Belitung (UBB) telah mengeluarkan “Peraturan Rektor” yang mengatur segala bentuk aktivitas kemahasiswaan yang termasuk juga Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Sayangnya dalam pembuatan peraturan rektor yang diperuntukkan untuk Mahasiswa tidak ada perwakilan Mahasiswa dalam pembuatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan rektor hanya dari satu sudut pandang.

 

Pertanyaan besarnya “Apakah peraturan rektor sudah relevan dengan kebutuhan mahasiswa UBB?”

 

Beberapa waktu lalu, Ormawa UBB mencoba mengelar audiensi dengan pihak rektorat terkait peraturan rektor yang telah dikeluarkan (Walaupun tidak bertemu dengan pihak terkait). Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut untuk menggelar peninjauan kembali (PK).

 

Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu yang harus kita pahami adalah fungsi dari Rektor dan Senat. Dalam menjalankan sebuah perguruan tinggi, Rektor berfungsi sebagai Ketua dari sistem kampus. Sedangkan Senat terdiri dari Perwakilan para Dosen yang berfungsi untuk membuat peraturan guna menjalankan perguruan tinggi. Singkatnya, Senat berfungsi sebagai Legislatif sedangkan Rektorat berfungsi sebagai Eksekutif.

 

Beberapa peraturan dalam peraturan rektor dapat kita pertanyakan. Pada pasal 20 ayat (3) pada poin (b) terkait fungsi pokok DPM, bahwa DPM “Memilih dan menetapkan formatur dan mid-formatur BEM.” Fungsi yang sama berlaku untuk DPM Fakultas. Hal ini memercik pertanyaan besar untuk Ormawa dan seluruh Mahasiswa UBB, bahwasanya hak dan wewenang DPM sudah dibuat sewenang-wenang.

 

Hari ini kita sama-sama tahu bahwa demokrasi dalam UBB adalah pemilihan umum bukan sistem parlementer.

 

Kemudian, pada pasal 28 ayat (3) poin (b) dan (c), serta ayat (4) poin (b) dan (c), menetapkan semester 7 sebagai batasan maksimal menjadi pemimpin ormawa dan anggota ormawa serta batasan IPK (3,00 untuk ketua dan 2,75 untuk pengurus) adalah pemotongan jiwa organisatoris Mahasiswa. Ketakutan dan stigma bahwasanya organisasi membuat penurunan IPK dan memperlama lulusnya Mahasiswa apakah masih mengakar di kampus peradaban? Persepsi seperti ini adalah ketidakbenaran dalam pembuatan peraturan. Jikalau masih ada contoh Mahasiswa yang berorganisasi lulus lama dan IPK di bawah 2,75, dapat kita sepakati bahwasanya hal ini bukan pengaruh dari organisasi yang digeluti tapi masalah menajemen diri pribadi dan prinsip.

 

Sebagaimana penjelasan di atas, sangat disayangkan dan dirasa kurang bijak jikalau peraturan yang ditujukan untuk segala aktivitas kemahasiswaan UBB justru tidak melibatkan Mahasiswa dalam pembuatannya. Melihat kondisi dilapangkan, jikalau kita bertanya siapa yang lebih tahu kebutuhan Ormawa hari ini? Jawabannya pasti Mahasiswa. Oleh karena itu, pertanyaan besarnya “Apakah peraturan Rektor sudah relevan dengan kebutuhan Mahasiswa hari ini?”

 

(Red LPM UBB)

You must be logged in to post a comment Login