BPJS: Pemalakan Berdalih Jaminan Kesehatan

BPJS: Pemalakan Berdalih Jaminan Kesehatan

Oleh: Wallika Citra (Mahasiswa UBB)

 

BPJS bukanlah jaminan kesehatan nasional, akan tetapi asuransi kesehatan nasional. Seluruh rakyat wajib membayar dahulu setiap bulannya dan hanya peserta yang membayar premi saja yang akan dapat layanan kesehatan BPJS.

Bila pemerintah tulus menyejahterakan masyarakat, sebenarnya tidak ada alasan mempertahankan industrialisasi kesehatan berikut program JKN dan BPJS Kesehatan, apalagi menaikkan nilai premi hingga dua kali lipat. Terlebih melihat rekam jejak pelayanan kesehatan di era JKN dan BPJS Kesehatan, sejak 1 Januari 2014 hingga sekarang dipenuhi catatan kelam penderitaan masyarakat.

 

Sementara itu, diskriminasi yang harusnya disterilkan dari pelayanan kesehatan justru menjadi kelaziman. Apa yang diberitakan media massa hanyalah puncak fenomena gunung es.

 

Ini di satu sisi. Di sisi lain, pelayanan medis tidak standar  sudah rahasia umum di kalangan tenaga medis. Mereka dalam tekanan dan keterpasungan idealisme. Kondisi ini diperparah oleh tunggakan BPJS Kesehatan hingga triliunan rupiah pada puluhan rumah sakit akibat defisit kronis.

 

Janji pemerintah dengan kenaikan premi akan terperbaiki kualitas pelayanan kesehatan sungguh jauh panggang dari api. Dinyatakan wakil ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi, “Saya masih belum bisa mengatakan bahwa kenaikan iuran akan berdampak pada kualitas pelayanan baik karena konsepnya hanya berbicara konsep mengatasi defisit saja.

 

Terlebih lagi, janji itu mustahil terwujud karena pelayanan kesehatan tunduk pada kepentingan bisnis.

 

BPJS Kesehatan berada di tengah-tengah atmosfer industrialisasi pelayanan kesehatan yang begitu kuat.

Tentang manfaat yang dirasakan oleh sejumlah orang jelas tidak dapat menafikan fakta buruk ini. Tambahan lagi, sesungguhnya yang diperoleh hanyalah manfaat semu, sebab bila ditelaah konsep dan paradigma JKN dan BPJS Kesehatan sendiri tidak saja merampas hak publik terhadap kesehatan, tapi juga berpotensi menimpakan kesengsaraan pada setiap orang.

 

Semua ini karena kesalahan di tataran prinsip dan dasar yang tidak mungkin diperbaiki secara tambal sulam. Di samping menegaskan pada dunia senja kalanya agenda JKN-UHC berikut sistem kehidupan sekuler pendukungnya, khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme.

 

Kembali ke Islam sebagai Solusi

 

Sistem kehidupan Islam, khususnya sistem ekonomi Islam dan sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islam) didesain Allah SWT bagi terwujudnya fungsi negara yang benar. Tameng bagi terjadinya komersialisasi dan industrialisasi pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan yang tumbuh dalam sistem kehidupan Islam meniscayakan tersedianya secara memadai segala aspek yang dibutuhkan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat.

 

Semua itu karena Negara dalam Islam melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan di atas sejumlah prinsip yang sahih, di antaranya adalah:

 

Pertama, pemerintah bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. Gratis namun berkualitas terbaik bagi siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Rasulullah saw. menegaskan, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari)

 

Artinya, haram negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, apa pun alasannya.

 

Kedua, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan pokok publik, bukan jasa untuk dikomersialkan. Ditegaskan Rasulullah saw., “Siapa saja pada pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR. Bukhari)

 

Ketiga, pembiayaan berbasis baitul mal dengan anggaran mutlak. Maksudnya, ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kesehatan wajib diadakan negara. Pandangan ini dipaparkan Syaikhul Islam Taqiyyuddin An Nabhani rahimahullah pada sub bab “Nafaaqatu bayti maal” poin keempat, bab “Baytul Maal” kitab Nizhamul Iqtishodi fil Islaam, halaman 236. Meniscayakan negara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memikul tanggung jawabnya.

 

Tidak akan ada konsep batil asuransi kesehatan wajib (Universal Health Coverage, UHC). Sebab, di  samping menimbulkan kesengsaraan, asuransi apa pun bentuknya diharamkan Islam, karena akadnya yang batil.

 

Inilah sejumlah konsep cemerlang pengelolaan pelayanan kesehatan Negara dalam Islam yang menerapkan Syari’ah Kaaffah. Konsep yang hanya serasi dengan sistem politik Islam. Tidak saja menyejahterakan, namun juga sekaligus memuliakan manusia dan insan kesehatan.

 

Allah Swt. telah menegaskan dalam QS. Al Isra ayat (70), artinya:

 

“Sesungguhnya Kami memuliakan anak cucu Adam (manusia)…”.

 

Pelaksanaan keseluruhan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem kehidupan Islam terbukti mampu mewujudkan pelayanan kesehatan gratis, berkualitas, dan terbaik bagi setiap insan selama puluhan abad, demikian tinta sejarah peradaban Islam mengabadikannya. Karenanya kembalinya sistem politik Islam ke tengah-tengah umat hari ini merupakan hajat mendesak bagi setiap insan. Lebih dari pada itu, sistem politik Islam adalah ajaran Islam yang disyariatkan Allah Swt. kepada kita semua. []

 

(Red LPM-UBB)

You must be logged in to post a comment Login