Sudahkah BPJS Menjamin Kesehatan Rakyat?

Sudahkah BPJS Menjamin Kesehatan Rakyat?

Oleh : Suryanti (Mahasiswa IAIN SAS Babel)

 

Tampaknya permasalahan yang berkaitan dengan BPJS tak Kunjung usai. Dan tidak dipungkiri bahwa semua masyarakat Indonesia mengetahui apa itu BPJS kesehatan. BPJS hadir ditengah-tengah masyarakat yaitu pada tanggal 1 januari 2014.

 

Seperti yang kita ketahui BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan Jaminan sosial itu sendiri mengandung arti bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

 

Tetapi faktanya tak seperti apa yang diharapkan. Jika kita telusuri pasal yang digunakan sebagai acuan diadakannya BPJS Kesehatan secara Garis besar bahwa BPJS yakni mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. (UU No.24 tentang BPJS 2011).

 

Ini menegaskan bahwa negara hanya bisa memberikan layanan dasar saja, bukan kebutuhan rakyat. Pasal ini menyatakan bahwa BPJS hadir tidak sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah (penguasa negara).

 

Pasal 14 (1) dan (2) menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelaksanaan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, mulai dari tahap perencanaan sampai pada proses penyelenggaraan kebijakan di sektor pelayanan publik.

Pasal 15 menekankan pada tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan lingkungan, tatanan, serta fasilitas kesehatan, baik fisik maupun sosial untuk mencapai derajat masyarakat yang setinggi-tingginya.

 

Pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat atas apa yang dibutuhkan mereka tentu membutuhkan dana besar. Tetapi bukankah biaya tersebut bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan? Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum seperti hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas.

 

Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang begitu luar biasa melimpah. Tanah yang begitu subur, posisi geografis dan iklim tropis. Sehingga ada yang mengatakan bahwa tongkat kayu dan batu pun bisa menjadi tanaman.

 

Harta karun yang terpendam di bawah tanah serta perairan bumi Indonesia adalah karunia yang diberikan oleh Sang Penguasa Jagat Raya untuk bangsa ini sehingga dapat menikmati dan memanfaatkannya. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

 

Seharusnya semua kelebihan yang dimiliki dapat dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan rakyat, agar rakyat makmur, sejahtera serta terjamin kebutuhannya.

 

Tetapi sayang semua tiada gunanya, faktanya semua kekayaan alam tidak menjamin kemakmuran rakyat, juga tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bahkan permasalahan yang terjadi menjadikan rakyat semakin tertindas, dihantui ketakutan dan merasakan ketidakadilan yang akibatkan oleh kepentingan pribadi dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

 

Bahkan jaminan kesehatan yang pada dasarnya adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Jika kita telusuri lagi pasal yang digunakan pemerintah dalam menjalankan aturan BPJS dinyatakan bahwa:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:1) menagih pembayaran Iuran: ini berarti beban kesehatan ditanggung oleh masyarakat sendiri bukan ditanggung boleh negara ataupun pemerintah.

 

Alih-alih bertanggung jawab, malah aparat pemerintah seakan menyalahkan rakyat penyebab defisit BPJS kesehatan seperti yang dikutip dari laman bisnis Tempo.com.

Pernyataan itu disampaikan Terawan di depan sejumlah Kepala Dinas Kesehatan dari seluruh daerah untuk menyelesaikan masalah dugaan fraud atau kecurangan dalam penyalahgunaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional. “Harus benar-benar mana di-sectio caesaria, mana yang tidak. Supaya tidak ada pembengkakan biaya. Kalau terjadi berlebihan tindakannya, ya, bangkrut.”

 

 

Lebih jauh Terawan menegaskan bahwa layanan yang diberikan dalam program JKN adalah layanan kesehatan dasar dengan dana yang terbatas. Namun, nyatanya di lapangan kerap dilakukan dengan tindakan yang berlebihan sehingga membuat pembiayaan juga jadi berlebih. “Ini namanya limited budgeting, kok diperlakukan unlimited medical service? Jelas akan jadi pengaruh yang besar,” katanya.(https://bisnis.tempo.co/read/1278466/selidiki-penyebab-defisit-bpjs-terawan-soroti-operasi-caesar).

 

Ini menandakan bahwa pemerintah memang gagal menyelesaikan permasalahan rakyat, sehingga dalam hal pendanaan kesehatan pun pemerintah membebaninya kepada setiap individu masyarakat setiap bulan dengan tarif yang berbeda sesuai dengan kelas pelayanan.

 

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bidang kehidupan termasuk kesehatan. Islam memandang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dimana pemenuhannya adalah langsung dipenuhi oleh negara. Karena negara dalam Islam adalah sebagai pengatur urusan rakyat, dan penguasa sebagai pelaksana negara akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas pelaksanaan pengaturan ini.

 

Dalilnya sabda Rasul SAW:

 

“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al –Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.)”

 

Karena pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara , maka tidak akan diserahkan kepada pihak swasta dalam pelaksanaannya. Kemudian rakyat pun tidak akan diminta sepeserpun uang sebagai iuran kesehatan. Akan tetapi negara akan mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki untuk dikelola oleh negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat salah satunya untuk pembiayaan kesehatan.

 

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra. Bahwa serombongan orang dari Kabilah Urainah masuk Islam.  Lalu mereka jatuh sakit di Madinah.  Rasulullah SAW selaku Kepala Negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’.  Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh. Ini merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh Negara secara gratis dan tanpa diskriminasi.

 

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga ciri khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh negara.   Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Negara.

 

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana besar. Biaya untuk itu bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum, di antaranya hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas. Dalam Islam, semua itu merupakan harta milik umum, yakni milik seluruh rakyat. “Waallahu ‘alam”

 

(Red LPM-UBB)

You must be logged in to post a comment Login