Ormawa: Apa Kabar Fakultas Teknik?

Ormawa: Apa Kabar Fakultas Teknik?

Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung masih menjadi polemik dikalangan mahasiswa. Hal tersebut berimbas pada Pemilihan Umum Mahasiswa(Pemilwa) yang tak kunjung terlaksana di tahun 2019. Bukan hanya Pemilwa saja, kini di tingkat Fakultas terkhusus Fakultas Teknik ternyata sudah tak ramah lagi dengan ormawa.

Muncul edaran surat bertandatangan Dekan Fakultas Teknik dengan Nomor surat 366/UN50.1.5/SP/2020 tentang Penggunaan Ruangan Himpunan Mahasiswa yang menerangkan bahwa Sekretariat Hima di Fakultas Teknik tak lagi bebas menjalankan aktivitasnya di tempat tersebut. Pasalnya penggunaan ruangan harus melalui prosedur pengiriman surat izin ke pihak Fakultas.

Surat edaran per tanggal 06 Februari tentang penggunaan ruangan Himpunan Mahasiswa di wilayah Fakultas Teknik.

Hal ini rupanya menjadi sorotan, mengapa Dekan Fakultas Teknik bermaklumat demikian?

Padahal telah kita ketahui bahwa tugasnya pemerintah ialah mengayomi dan melayani masyarakat, sama halnya dengan Dekan. Hanya saja ranahnya lebih sempit yaitu ruang lingkup Fakultas.

Beberapa waktu lalu, KPUM Fakultas Teknik bersama Bawaslu melakukan audiensi ke pihak Fakultas terkait pelaksanaan Pemilwa. Dalam audiensi tersebut pihak Fakultas bersikukuh untuk tetap menjalankan sesuai dengan peraturan Rektor. Namun itikad baik dari KPUM FT tak diindahkan, pihak Fakultas enggan melakukan audiensi lagi dengan ormawa yang ada di Fakultas tersebut.

Bahkan, Fakultas menolak hasil sidang pleno KPUM FT karena adanya satu poin syarat yang tidak sesuai peraturan Rektor. Surat penolakan tersebut terbit sekaligus dengan beredarnya surat penggunaan ruang Himpunan Mahasiswa.

Hari ini kita sama-sama tahu bahwa Dekan Fakultas Teknik mulai bertindak otoriter. Sebab atas adanya instruksi tersebut, kegiatan mahasiswa sudah pasti terhambat. Terlebih lagi sekretariat hanya dibuka pada saat jam kerja. Padahal yang tahu kebutuhan ormawa ialah mahasiswa itu sendiri, bukan pihak Fakultas.

Dengan adanya tulisan ini, mahasiswa khususnya Fakultas Teknik sudah seharusnya bertindak bagaimanapun caranya untuk mengatasi hal tersebut. Sungguh sangat disayangkan apabila dengan adanya edaran tersebut kegiatan mahasiswa secara tidak langsung dibatasi.

Memang, jika dilihat dari segi payung hukum Dekan tidak bisa berbuat banyak dalam membuat kebijakan yang berpihak pada mahasiswa, karena kapan saja bisa ditekan oleh pihak penguasa sesuai kepentingannya. Tetapi, selayaknya seorang Dekan yang tugasnya memberikan pelayanan kepada mahasiswa, apakah tidak mampu memperjuangkan aspirasi dan keinginan hati dari anak-anaknya ? Padahal sejatinya kemajuan dan perubahan suatu bangsa itu ada di tangan pemuda.

(Adi/Red LPM UBB)

You must be logged in to post a comment Login