Fakultas Hukum Laksanakan Kegiatan “CERUDIK” yang Bertemakan Isu Terorisme

Fakultas Hukum Laksanakan Kegiatan “CERUDIK” yang Bertemakan Isu Terorisme

LPM UBB, Balunijuk – Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan Cerudik Hukum (Cerita Isu, Diskusi, dan Kajian Hukum) yang bertemakan “Eks Isis Eks WNI? HAM, Nasionalisme, dan Terorisme” bertempat di ruang Video Conference Fakultas Hukum, Kamis (20/02/2020).

Kegiatan Cerudik ini dilaksanakan oleh Kepala Laboratorium Fakultas Hukum UBB yakni Darwance, S.H., M.H. dengan dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum UBB, yang mana diantaranya adalah Erin Yusita Putri (semester 8) yang dipercayakan untuk menjadi moderator untuk memandu jalannya acara juga Nadya Anggraini (semester 4) sebagai MC.

Kegiatan Cerudik Hukum ini diisi oleh tiga orang pemateri yang luar biasa dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Diantaranya adalah Ndaru, S.H., M.H. sebagai ahli pidana, Winanda, S.H., M.H. sebagai ahli hukum internasional dan Bahjatul Murtasidin, M.Si. yang merupakan ahli politik dan juga sebagai pakar terorisme.

Terdapat banyak pembahasan menarik, karena diskusi mengenai eks- ISIS ini dikemas dengan menyangkutpautkan pelbagai sudut pandang keilmuan, baik Hukum Pidana, HAM, Hukum Internasional dan Ilmu Politik.

Bapak Bahjatul Murtasidin di sela-sela materi yang ia sampaikan beliau menjelaskan tentang sejarah ISIS, dan mengatakan bahwa ISIS merupakan anak kandung dari Al-Qaeda yang juga merupakan organisasi buatan negara Adidaya Amerika Serikat. Hal itu terkait pengakuan Hillary Clinton sebagai mantan ketua Parlemen Amerika Serikat.

Winanda, S.H., M.H. selaku ahli hukum Internasional, di sela-sela diskusi mengatakan bahwa ISIS sebenarnya bukan merupakan negara karena tidak diakui secara De Facto ataupun De Jure melainkan hanya sebuah organisasi internasional. Dalam pembahasannya seseorang WNI dianggap kehilangan kewarganegaraan apabila menjadi Kombatan (partisipan perang internasional), yang dalam hal ini pada WNI nya itu sendiri bergabung kedalam peperangan dan berafiliasi dengan ISIS. Walaupun ISIS pada kenyataannya bukanlah sebuah negara, namun tetap saja WNI yang telah ikut menjadi Kombatan dianggap telah kehilangan kewarganegaraannya.

Menurut Pak Winanda, nasib Eks – WNI yang terafiliasi dengan ISIS tidak jelas, karena tidak terikat dengan Kewarganegaraan apapun. Karena ISIS itu sendiri bukanlah sebuah negara dan mereka telah mengaku terang-terangan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya.

Pada akhirnya menurut Pak Ndaru selaku ahli pidana, semua permasalahan terhadap Eks- ISIS itu haruslah dikaji dengan intensif dengan prinsip Hak Asasi Manusia, dan haruslah berpacu pada DUHAM, terutama hak anak eks- ISIS itu sendiri berdasarkan perjanjian CRC (Child Right Convention).

(Red LPM UBB)

You must be logged in to post a comment Login