Pemerintahan Mahasiswa Diperkosa

Pemerintahan Mahasiswa Diperkosa

Sampai detik Anda membaca tulisan ini, pada beberapa lini pemerintahan mahasiswa di Universitas Bangka Belitung (UBB), masih pula belum jelas pelaksanaan pesta demokrasi mahasiswa. Mandeknya Pemilu Mahasiswa (Pemilwa) terjadi di lini presiden mahasiswa dan gubernur di Fakultas Teknik. Hal ini terjadi karena dibenturkan dengan peraturan rektor nomor 2 tahun 2019 yang dibuat oleh Senat. Akibatnya regenerasi kepemimpinan mahasiswa menjadi terhambat. Ini menjadi catatan buruk dalam buku kampus peradaban karena terjadi pemekorsaan hak demokrasi pemerintahan mahasiswa. Sudah sepatutnya mahasiswa sadar dan mengambil tindakan yang jelas, tegas dan berani jangan sampai terus diombang-ambing oleh peraturan yang mengkebiri kekuasaan mahasiswa. Pembaca yang budiman, mesti terus membaca tulisan ini sampai benar-benar jelas titik terang permasalahan dan langkah yang perlu diambil.

 

Kita kudu kembali pada titik awal permasalahan bermula. Pada akhir tahun 2019, peraturan rektor tiba-tiba terbit. Dikatakan demikian karena dalam pembuatannya tidak melibatkan satu pun mahasiswa. Kemudian, peraturan yang didalamnya tidak ada unsur ide dan gagasan mahasiswa justru dibuat untuk mengatur mahasiswa. Tampak jelas bahwa peraturan ini digodok dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan dapat kita hirup aroma pemekorsaan demokrasi mahasiswa karena sangat jelas dan tegas sikap otoriter yang dilakukan oleh senat dengan tidak menerima ide, gagasan, dan pendapat mahasiswa. Alhasil, peraturan yang dilahirkan benar-benar tidak relevan dengan kultur budaya pemerintahan mahasiswa. Pada tahap ini jelas sudah keselahan senat dalam pembuatan peraturan rektor. Dalam peraturan rektor, hal yang sangat jelas dan menonjol adalah pemilihan formatur dan med formatur BEM oleh DPM pada pasal 20 ayat 3 dan 23 ayat 3. Padahal dalam pemerintahan mahasiswa UBB tidak pernah dilakukan pemilihan secara parlementer baik pada tingkat BEM fakultas maupun universitas. Seharusnya sudah jelas di mata teman-teman mahasiswa bahwasanya peraturan ini dibuat tanpa menilik sistem pemerintahan mahasiswa yang telah ada. Bahkan peraturan rektor ini benar-benar telah mengikat erat pemerintahan mahasiswa dengan mengatur batasan IPK dan semester pada pasal 28. Hal ini jelas adanya pemotongan kebebasan mahasiswa untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Mahasiswa sudah tampak seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Seolah-seolah tidak paham dan pandai dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Bila berpikir sebagai kaum intelektual maka nyatalah tidak ada hubungannya IPK dengan sikap kepemimpinan Seseorang. Yang diperlukan dalam pemerintahan mahasiswa adalah pandai dalam memimpin. Bila IPK adalah sebuah nilai dan prestasi maka sama pula kepiawaian seseorang dalam memimpin pun adalah sebuah nilai dan prestasi yang wajib untuk dihargai. Sayangnya, sangat tampak bahwa kampus peradaban belum mampu menghargai hal tersebut.

 

Pembaca yang budiman. Cukup sudah kita ulas hal tersebut. Penulis mengajak pembaca untuk beralih melihat kenyataan dilapangan. Sampai detik tepat Anda membaca tulisan ini, telah empat fakultas yang siap dan sudah melakukan pemilihan gubernur mahasiswa kecuali Fakultas Teknik. Dalih yang diperoleh adalah hasil rapat Pleno KPUM Fakultas Teknik tidak sesuai peraturan rektor pada poin IPK. Dan dipertanyakan pula kenapa Fakultas Teknik tidak bisa menyamakan dengan peraturan rektor padahal empat fakultas lain bisa. Pada hal ini kita harus menegaskan bahwa corak pembelajaran tiap-tiap fakultas memiliki warna yang berbeda. Artinya, beban pelajaran dan upaya dalam mendapatkan nilai memiliki tingkatan tersendiri pada tiap-tiap fakultas. Bila diterangkan secara singkat, maka dapat kita katakan bahwa tidak mudah mendapat IPK tiga di fakultas dengan pelajaran eksak dengan tambahan beban peraktikum yang begitu banyak. Tetapi hal ini cukup kita kembalikan kepada mahasiswa. Kembali pada kenyataan lapangan yang lain. Walaupun telah empat fakultas yang siap dan sudah melakukan pemilihan gubernur yang IPK dan Semesternya sama dengan poin-poin peraturan rektor tetapi ada celah yang mungkin kasat mata dari mahasiswa. Sangat tampak pemilihan yang dinyatakan legal oleh pihak fakultas dalam hal ini telah menjilati ludah sendiri karena telah melanggar peraturan rektor itu sendiri. Sangat jelas bahwa dalam peraturan rektor sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwanya yang berwenang memilih dan menentukan formatur dan med formatur fakultas adalah DPM fakultas dan bukannya digelar dengan pemilihan umum. Hal ini seharusnya menjadi pertanyaan besar untuk seluruh masyarakat kampus peradaban. Bila satu poin itu dapat dimaklumi, maka sangat tampak kesalahan dalam peraturan rektor. Sudah seharusnya peraturan yang salah tidak perlu menjadi dasar pertimbangan karena hanya akan menghasilkan putusan yang salah pula dan mesti segera direvisi bersama-sama mahasiswa agar jelas kesalahan-kesalahan yang terdapat.

 

Teman-teman mahasiswa dan pembaca yang budiman, sudah kongkrit bahwa sistem pemerintahan mahasiswa adalah bentuk demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia. Sudah sepatutnya pemerintahan mahasiswa dikelola oleh tangan-tangan dan otak-otak mahasiswa. Hal ini sesuai dengan peraturan Kemendikbud nomor 155 tahun 1998 yang diperjuangkan oleh mahasiswa pula untuk mengatur tentang pedoman umum organisasi kemahasiwaan di perguruan tinggi. Jelas sekali bunyinya pada pasal dua bahwanya “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.” Jelas pula harus terjalin komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan perguruan tinggi yang terang terdapat pada pasal 6 dengan bunyi: “Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan Penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.” Bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan mahasiswa.

 

Sebagai penutup. Pembaca yang budiman, dari segala pemaparan hal di atas sudah sangat jelas bahwa pemerintahan mahasiswa adalah milik mahasiswa. Peraturan rektor yang kini membentur mahasiswa adalah bentuk dari peraturan yang tidak konsisten dan telah salah dari awal karena tidak melibatkan mahasiswa. Maksud dari penulis adalah berharap dapat segera diambil putusan yang tegas, jelas, dan kongkrit oleh pemimpin di pemerintahan mahasiswa. Jangan lama terbawa arus yang tak jelas muaranya. Sedikit mengutip puisi Wiji Thukul: Apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: lawan!

 

Catatan: tulisan tidak pula dimaksud untuk Menggugat satu pihak tetapi hanya memaparkan kondisi lapangan yang terjadi. Sudah saharusnya dapat pula tulisan ini menjadi sebuah nilai dan prestasi penulis sebagaimana orang-orang yang mengagungkan IPK. Sedikit banyaknya dapat pula dihargai oleh pihak manapun.

 

Penulis: mahasiswa yang peduli.

Diterbitkan lewat tim redaksi LPM UBB.

You must be logged in to post a comment Login