Mandeknya PEMILWA UBB 2020, Diakibatkan Peraturan Rektor No 2 Tahun 2019?

Mandeknya PEMILWA UBB 2020, Diakibatkan Peraturan Rektor No 2 Tahun 2019?

LPM UBB, Balunijuk – Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) mengadakan diskusi bersama KPUM yang ada di Universitas Bangka Belitung. Bertempat di Gazebo Fakultas Ekonomi, pada Senin (02/03/2020).

Diskusi dimulai pukul 16.00 WIB dan dihadiri oleh Dandi, selaku Ketua KPUM Universitas Bangka Belitung, Fahlefi selaku Ketua KPUM Fakultas Teknik dan para anggota divisi Litbang LPM UBB. Dalam diskusi tersebut membahas tentang mandeknya Pemilu Mahasiswa (PEMILWA) pada Presiden Mahasiswa dan Gubernur Fakultas Teknik, hal ini terjadi dikarenakan adanya Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2019 yang tidak sesuai dan relevan dengan kondisi yang ada di Universitas Bangka Belitung.

Dari diskusi tersebut permasalahan yang membuat terhambatnya pengadaan PEMILWA Presiden Mahasiswa menurut Dandi, selaku Ketua KPUM UBB yaitu aturan mekanisme Pemilihan Mahasiswa karena adanya peraturan tentang batasan semester dan juga IPK minimal 3,00. Sama halnya dengan pernyataan Ketua KPUM UBB, Pahlefi, selaku Ketua KPUM Fakultas Teknik juga mengatakan permasalahan pada PEMILWA Gubernur Fakultas Teknik sama dengan permasalahan pada PEMILWA Presiden Mahasiswa, ia juga mengatakan mereka seringkali diberikan tekanan oleh pihak Dekanat bahwa mereka harus mengikuti Peraturan rektorat.

“Misalnya kami dari Ormawa atau KPUM tidak mengikuti seluruh Ormawa diancam untuk dibekukan, divakumkan sampai waktu yang ditentukan oleh pihak Dekanat, maka dari itu kami sampai sekarang belum menemukan titik temu apakah PEMILWA itu bakal dilaksanakan atau nggak,” tutur Pahlefi selaku Ketua KPUM Fakultas Teknik.

Adanya Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 ini membuat KPUM menjadi dilema untuk menentukan bagaimana PEMILWA ke depannya, karena saat ini mereka pada posisi mengutip dari perkataan Ketua KPUM UBB maju kena mundur kena. Di mana jika menggunakan peraturan dari mahasiswa maka Presiden Mahasiswa tidak akan diakui secara SK oleh pihak Rektorat dan organisasinya bersifat ilegal.

“Kami dari KPUM itu serba salah menggunakan Peraturan Rektor ditolak oleh Mahasiswa, menggunakan Peraturan Mahasiswa, Rektorat yang menolak,” ungkap Dandi selaku Ketua KPUM UBB.

(Dwi/Red LPM UBB)

You must be logged in to post a comment Login